ARTIKEL

(in the name of a vision that transforms the world).
(silenced and thwarted majority).

Dalam perspektif perempuan, politik haruslah mencakup seluruh kehidupan baik di ranah publik maupun privat. Politik merupakan aspek yang erat dengan nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, agenda politik kaum perempuan harus menjadi agenda politik partai.

Politik, terlepas dari segala kontroversi di dalamnya merupakan alat sosial yang paling memungkinkan terciptanya ruang, kesempatan dan wewenang, serta sangat memungkinkan rakyat mengelola dirinya sendiri melalui berbagai aksi bersama, diskusi, sharing, dalam prinsip kesetaraan dan keadilan. Dalam hal ini, politik berperan sebagai salah satu sarana yang dapat mendorong perempuan untuk mencurahkan semua kecemasannya. Meski demikian, persoalan budaya, sistem sosial, sistem politik, hingga kemiskinan masih menjadi suatu jurang yang sangat sulit dilalui perempuan. Oleh karena itu, segala usaha-usaha yang lebih strategis sangat diperlukan untuk memasuki wilayah pengambilan kebijakan alternatif yang tentunya bersahabat dengan perempuan.

Perempuan memiliki keunikan perilaku sehari-hari yang hanya dimengerti oleh mereka sendiri. Dasar tersebut merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi bagi kaum perempuan. Dengan demikian, perempuan harus memiliki tempat dalam menentukan kebijakan politik terkait dengan kebutuhan perempuan. Seperti masalah kesehatan reproduksi, keluarga, harga bahan pokok, pendidikan anak, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, diskriminasi di tempat kerja, diskriminasi di hadapan hukum dan kebutuhan lainnya.

Selain itu, terdapat fenomena penting penting lainnya antara perempuan dan politik yaitu meningkatakan kesadaran politik perempuan. Kesadaran tersebut dinyatakan dalam hak-hak mereka sebagai yang dipilih, pemilih dan sebagai pemantau dalam pemilihan. Terdapat beberapa strategi pokok harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan representasi (keterwakilan) perempuan dalam politik melalui peluang yang diberikan oleh UU Pemilu. Strategi tersebut meliputi menetapkan target, memastikan sistem Pemilu yang menguntungkan perempuan, melakukan pendidikan politik dan pendidikan pemilih, meningkatkan keterampilan advokasi, dan mengubah citra perempuan sebagai mahkluk politik di media.

Tokoh Feminis politik Mary O Brien pernah mengutarakan bahwa perempuan selama ini hanya digunakan sebagai alat oleh partai demi alasan pembaharuan dunia (in the name of a vision that transforms the world). Perempuan hanya semata dijadikan alat politik dan pada akhirnya lagi-lagi menjadi kaum mayoritas yang inferior dan terbungkam (silenced and thwarted majority).

Akses perempuan dalam politik adalah prasyarat bagi partisipasi mereka, namun tidak dengan sendirinya menghasilkan sebuah transformasi sosial dan relasi adil gender, karena perempuan sendirilah yang harus memperjuangkananya.

Memajukan tata kelola pemerintahan yang demokratis memerlukan lingkungan yang inklusif dan proses politik yang responsif dan mendorong pemberdayaan perempuan. Diterimanya perspektif perempuan dan partisipasi dalam politik adalah prasyarat pembangunan demokrasi dan kontribusi tata kelola pemerintahan yang baik atau good govermance.Tujuan perempuan dalam politik bukanlah jumlah laki-laki dalam politik lebih sedikit, tapi masyarakat yang lebih setara untuk semuanya.

Partai politik adalah lembaga paling penting yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Di sebagian besar negara di mana mereka bertanggung jawab untuk rekrutmen dan seleksi calon, dan memutuskan isu yang ditempatkan dalam agenda kebijakan. Bagaimana perempuan berpartisipasi dalam partai politik atau bagaimana partai politik mendorong dan memupuk keterlibatan perempuanmerupakan penentu utama prospek pemberdayaan politik. Karena partai politik sangat menentukan pemberdayaan perempuan politik, organisasi masyarakat sipil (OMS), organisasi internasional dan penyedia bantuan teknis telah meningkatkan fokus mereka terhadap peran partai politik.

Dua persoalan mendasar keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia adalah pada masalah keterwakilan perempuan yang sangat minim di ruang publik. Perempuan selalu terstigma dan selalu diposisikan hanya dapat berada dalam ranah domestik untuk mengurusi masalah rumah tangga, tanpa bisa berapresiasi dan mengembangkan diri dalam ranah publik. Permasalahn yang kedua adalah minimnya platform partai politik yang secara konkrit membela kepentingan perempuan. Bagi beberapa pemikir dan pemerhati perempuan beranggapan bahwa memberi tempat lebih banyak bagi perempuan dalam dunia politik tentunya akan memberikan suatu suasana baru bagi perubahan politik yang arogan, korup, dan patriarkis.

Perjuangan perempuan Indonesia ini konkrit dengan terus memperjuangkan kuota 30% perempuan di parlemen. Majunya perempuan ke ruang publik dan menduduki tempat-tempat strategis pengambilan keputusan adalah satu-satunya cara agar kepentingan perempuan itu sendiri terwakili. Tidak ada alasan lain lagi untuk terus memasukkan perspektif gender dalam segala lini kehidupan kita.

Keikut sertaan perempuan dalam dunia politik, didasarkan pada keterwakilan mereka dalam memperjuangkan hak dan kebutuhan politis perempuan. Regulasi yang telah ditentukan oleh pemerintah haruslah dimaksimalkan untuk kepentingan kaum perempuan itu sendiri. Oleh karenanya, pemberdayaan menjadi hal yang sangat penting, guna menefektifkan regulasi keterwakilan perempuan di pemerintahan.